Legislator berjanji bantu pengembangan tenun Moronene. | Legislator nilai pelayanan PLN mengecewakan.

CNG.online: - Kendari Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI Tina Nur Alam berjanji membantu pengembangan kain tenun Moronene Kabupaten Bombana, Sulawesi Tenggara (Sultra).

"Kain tenun lokal Bombana ini sangat indah dan menarik, sehingga perlu terus dikembankan agat sesuai dengan keinginan pasar tanpa meninggalkan nilai atau motif dasar kain Bombana," kata Tina Nur Alam usai mengunjungi galeri tenun Bombana di Rumbia, Rabu.

Keberadaan Tina Nur Alam di Bombana dalam rangka kunjungan kerja atau reses di daerah itu untuk menyerap aspirasi masyarakat terkait bidangnya di komisi VI DPR RI.

Menurut dia, tenun Bombana saat ini merupakan salah satu tenun asal Sultra yang sudah pasar nasional.

"Tetapi perlu pengembangan motif atau corak agar bisa bersaing dalam pasar bebas," kata Tina yamg juga ketua Dekranasda Sultra ini.

Yang perlu dibantu saat ini, kata dia, adalah mesin atau alat penenun serta peningkatan kualitas para penenun atau pengrajin.

"Selaku ketua Dekranasda Sultra, saya sangat mensuport pengembangan tenun Bombana atau tenun Moronene yang terdiri dari motif Burisininta, motif Bosubosu dan motif Sosoronga," kata legislator PAN dapil Sultra ini.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Legislator nilai pelayanan PLN mengecewakan. CNG.online: - Karimun, Kepri Anggota Komisi VI DPR RI dari daerah pemilihan Provinsi Kepulauan Riau, Nyat Kadir menilai, pelayanan PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) Persero di wilayah Kepulauan Riau, masih mengecewakan.

"PLN, dia punya harga daya per KWH, paling tinggi di dunia, lebih tinggi dari Singapura bahkan Amerika. Tapi pelayanan PLN sampai sekarang mengecewakan," kata dia di Tanjung Balai Karimun, Kabupaten Karimun, Kepri, Jumat.

Buruknya pelayanan PLN di Kepri, kata Nyat Kadir, terlihat dari kondisi kelistrikan di ibu kota Provinsi Kepri, Tanjungpinang yang sering byar pet, termasuk juga di Natuna dan Karimun.

"Di Natuna, warga mengaku takut menghidupkan mesin-mesinnya karena bisa rusak akibat listrik dari PLN sering mati mendadak," kata dia.

Menurut dia, pelayanan PLN yang buruk sangat berdampak negatif dalam mengembangkan investasi, mengingat Provinsi Kepri, terutama di Kawasan Perdagangan Bebas Batam, Bintan dan Karimun merupakan daerah tujuan investor.

"Investor mana yang mau masuk kalau listriknya seperti itu. Saya pikir ini menjadi catatan penting untuk kita bahas dengan PLN selaku mitra kerja Komisi VI. Kita tidak bisa menyalahkan bupati, atau gubernur karena PLN adalah BUMN yang langsung di bawah pemerintah pusat melalui Kementerian BUMN," kata dia.

Ia berjanji akan membahas persoalan listrik di Kepri di Komisi VI dengan segera memanggil Dirut PT PLN serta kementerian terkait.

"Saya tahu betul kondisi listrik di Kepri. Saya juga sudah berkali-kali mengritik persoalan ini baik kepada menteri maupun Dirut PLN. Dirut PLN akan kita undang sekali lagi untuk membahas masalah ini, dan saya juga meminta masukan dari masyarakat untuk kita bahas bersama PLN dan Kementerian BUMN," tuturnya.

Persoalan listrik, kata dia lagi, memang cukup kompleks, sehingga perlu penyelesaian secara komprehensif. "Tantangannya cukup berat, dan kita mengerti persoalan listrik tidak sederhana yang dibayangkan. PLN berganti Dirut berapapun belum tentu dapat menyelesaikannya," kata dia.